HUT Bhayangkara Ke-74, Presiden Perintahkan ‘Gigit’ Koruptor Dana Covid-19

  • Whatsapp

Timika – Tabaos14| Peringatan HUT Bhayangkara yang ke-74, Polri mengusung tema “Kamtibmas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif”. Upacara yang diadakan terpusat di Mabes Polri berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Upacara kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana tahun ini dilakukan secara virtual dan disaksikan secara langsung oleh seluruh jajaran dari Polda hingga jajaran Polres di seluruh Indonesia.

Polres Mimika tidak ketinggalan mengikuti upacara tersebut. Melalui upacara virtual yang ketat dengan protokol Covid-19, Polres Mimika mendengar langsung amanah yang disampaikan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, Rabu (1/7).

Muat Lebih

Dalam amanah HUT Bhayangkara tahun ini, Presiden memerintahkan Polri turut aktif mempromosikan protokol kesehatan di masyarakat serta turut serta dalam mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran Covid-19 yang totalnya saat ini sebesar Rp. 695,2 Trilyun.

“Di saat pandemik Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, kita harus terus beriktiar untuk bekerja keras untuk mengatasi permasalahan kesehatan maupun permasalahan ekonomi,” tegas Presiden.

Menurut Presiden, dalam situasi ini keterlibatan jajaran Polri sangat dibutuhkan. Mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek hingga Bhabinkamtibmas yang ada di tingkat desa harus aktif terlibat mengajak masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan.

“Aktif mengawal kelancaran dan ketepatan bantuan sosial dan tentu saja menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi tetap kondusif, tetap aman dan damai,” tambah Presiden.

Menurutnya, keselamatan rakyat adalah yang paling utama. Keselamatan dan kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Sehingga dalam melakukan tugas kemanusiaan ini, persuasif dan humanis harus diutamakan Polri.

“Namun harus tetap waspada, cepat, tanggap dan tegas dalam menangani setiap pelanggaran hukum dengan menjaga profesionalitas dan kepercayaan rakyat,” katanya.

Presiden juga memerintahkan para jajaran Polri, Kejaksaan, KPK dan lembaga pengawas internal pemerintahan untuk terus memperkuat sinergi, kerjasama dalam pelaksanaan program penanganan Covid-19 dalam percepatannya serta turut mengawasi penggunaan anggarannya.

“Alokasi dananya cukup besar, yaitu 695,2 Trilyun dan bahkan bisa lebih besar lagi jika diperlukan,” tambahnya.

Menurutnya, aspek percepatan sangat dibutuhkan. Sehingga jangan sampai menunggu masalah baru dikerjakan. Kalau ada potensi masalah segera diingatkan. Tapi kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi, dikatakan Presiden, harus ditindak.

“Ya silahkan digigit saja. Apalagi dalam situasi krisis sekarang ini. Tidak boleh ada satu pun yang main-main,” pungkasnya.

Reporter : Yonri
Editor : Tahir

  • Whatsapp