Grasberg Terus Diklaim Tiga Kabupaten Tetap Wilayah Mimika

Peta batas wilayah mimika tampak garis merah, sedangkan garis biru memotong yang diklaim wilayah tiga kabupaten.(*#/dok.)

 

Bacaan Lainnya

TIMIKA – Tabaos14    I    Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Setda Mimika, Demianus Katiop mengatakan bahwa, sampai hari ini masih ada tiga kabupaten (Kabupaten Puncak, Paniai, dan Intan Jaya) yang mengklaim wilayah Grasberg itu masuk dalam wilayah mereka.

“Tapi Grasberg itu tetap merupakan wilayah Kabupaten Mimika yang tidak bisa diganggu,” tegas Katiop.

Perebutan wilayah itu masih berlangsung dan tiga kabupaten tetangga itu terus bersikeras, ujar Katiop yang dikenal juga sebagai sosok salah satu Pejabat Senior Kabupaten Mimika yang ahli administrasi pemerintahan ini. Mereka merasa kalau wilayah Gresberg Freeport masuk didalam wilayah tiga Kabupaten itu.

Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Mimika, Demianus Katiop. (*#/dok.)

 

“Tentang koordinat grasberg kawasan pertambangan PTFI itu, ketiga kabupaten itu mengklaim dan mengusulkan agar titik koordinatnya harus ditarik vertikal, sehingga memotong koordinat batas wilayah Kabupaten Mimika dan sebagian wilayah Grasberg diambil tiga Kabupaten dimaksudkan,” kata Katiop.

Katiop menjelaskan, sebelumnya justru ada delapan kabupaten tetangga yang mengklaim sebagian wilayah Kabupaten Mimika merupakan wilayahnya. Namun, lima kabupaten diantaranya sudah diselesaikan dan sudah ada kesepahaman, serta telah ditemukan titik koordinatnya. Hanya saja, jelas Katiob, masih ada tiga kabupaten tetanggga yang sampai hari ini masih bersikeras dan mengkalaim bahwa, sebagian wilayah Kabupaten Mimika (Grasberg) merupakan wilayah mereka.

Menurut Katiop, sesuai Permendagri Nomor 163 Tahun 2004 tentang Penentuan Batas Wilayah Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Paniai, Puncak Jaya di Gunung Grasberg dan sekitarnya. Bahkan UU’ 45, tahun tahun 99 tentang pembentukan Kabupaten Mimika, Grasberg merupakan wilayah Kabupaten Mimika.

“Bagi mereka, Pemerndagri Nomor 163 Tahun 2004 tidak menjadi dasar hukum. Menurut ketiga Kabupaten itu, tapal batas dan dengan titik koordinat harus dievalusi ulang dan dibuatkan dasar hukum yang baru,” ungkapnya.

Menurut Katiop, soal ini juga sudah pernah dilakukan pembahasan awal yang dihadiri langsung oleh ketiga pimpinan daerah (Bupati)-nya dan juga Kabupaten Mimika, yang difasilitasi Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

“ Pembahasan itu sudah lakukan tiga kali dan hasil terakhirnya menunggu jawaban dari Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,” tuturnya.

Katiop menambahkan, ketiga kabupaten tetangga itu mengklaim bahwa wilayah Grasberg merupakan hak ulayatnya. Namun, “Kita tidak berbicara soal hak ulayat, kita berbicara soal tapal batas administratif batas wilayah suatu daerah, dan secara administrative itu merupakan wilayah Kabupaten Mimika. Hak ulayat itu boleh- boleh saja, tapi tidak boleh mengganggu wilayah administrative, ” jelas Katiop.

“Contohnya sebagian masyarakat PNG memiliki hak ulayat di Indonesia, namun tidak membatasi tatanan batas administrative Negara. Untuk Grasberg tetap merupakan wilayah Kabupaten Mimika yang tidak bisa diganggu,” ujarnya. (*#/samone)

Pos terkait