FPHP OAP Gelar FGD Sikapi Pengangkatan Kursi Otsus

Peserta FGD FPHP OAP Usai Diskusi Kursi Otsus. (Foto: Istimewa)

 

JAYAPURA – Tabaos14   I   Menyikapi proses seleksi pengangkatan Anggota DPRP kursi Otsus, Kamis (09/01), Forum Peduli Hak Politik Orang Asli Papua (FPHP OAP) bergelar forum group diskusi (FGD) dan menyimpulkan bahwa, kursi Otsus adalah kursi adat.

Karena itu merupakan kursi adat maka kepada Pansel maupun Gubernur, hendaknya dapat mengutamakan calon dari masyarakat adat dan bukan justru dari partai politik (Parpol) dan atau mantan pejabat di daerah yang hanya mengejar kedudukan seperti yang saat ini sedang marak dalam proses seleksinya.

Ketua FPHP OAP, Alexander Napo via selulernya dari Kantor Dewan Adat Papua Jalan Kamkey Abepura Jayapura mengatakan, “Kursi Otsus itu murni diperjuangkan oleh orang-orang adat melalui Uji Materi di Mahkamah Konstitusi (MK) RI. Kemudian dieksekusi oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe melalui Perdasus sesuai dengan Putusan MKRI.”

Kesimpulan lain disampaikan sekretaris FPHP OAP, Yosias Wali yang mengingatkan bahwa, ada begitu banyak OAP yang tergabung dalam Parpol yang dalam perhelatan pileg 2019 kemarin tetapi kemudian semuanya juga gagal.

“Jangan serakahlah, kalian kemarin dicalonkan partai politik. Sekarang mau kembali menutup pintu masyarakat yang ingin mencalonkan dirinya, karena kesempatan dan peluang yang terbatas pada saat Pileg. Sekarang masih juga ingin memanfaatkan kursi Otsus,” kata Yosias Wali.

Kepada calon-calon yang sebelumnya adalah pejabat di kabupaten/kota, Yosias menyerukan bahwa, kursi pengangkatan bukan kursi untuk mempertahankan kekuasaan atau tempat mencari kedudukan, apalagi yang masih berstatus PNS.

“Kami juga ingatkan agar pansel konsisten dengan jadwal dan aturan, agar proses dalam Januari dapat selesai. Kami juga ingatkan, apapun hasil akhirnya agar semua pihak dapat menerima dan tidak perlu ada gugatan ini dan itu,” pesan Yosias.

Sementara Dewan Adat Papua yang diwakili, Ferdinand Okoseray mengatakan, dalam penentuannya nanti, Pansel dan Gubernur harusnya bersedia melibatkan atau mendengarkan pertimbangan Dewan Adat. Bahkan kalau perlu, dalam melakukan penentuan 14 kursi Anggota DPRP Periode 2019-2024 itu.

Peserta FGD FPHP OAP lainnya, Frans Magai mengatakan bahwa, memang dalam Perdasus No 9 Tahun 2019, tidak ada larangan bagi anggota Parpol dan mantan pejabat dalam memanfaatkan peluang seleksi kursi Otsus ini.

“Namun kami ingatkan agar pansel jangan melakukan jual beli dalam penentuan calon terpilih, bahkan Gubernur Papua agar tidak menentukan dua kelompok ini dalam calon terpilih. Kami juga ingatkan agar pelantikan calon terpilih kursi DPRP Otsus harus dilakukan satu bulan setelah proses seleksi selesai, sehingga masa jabatan Anggota DPRP jalur Otsus juga bisa berlangsung lima tahun. Tidak seperti kemarin yang hanya 1 tahun, 10 bulan. Inikan lucu dan bertentangan dengan UU yang menyebutkan masa jabatan anggota DPRP adalah lima tahun, ” tekan Magai.(samone)

Pos terkait