Evaluasi Kinerja Pemerintahan, Direktur EKPKD Apresiasi Pemkab Mimika LPPD Dilaporkan Tepat Waktu

  • Whatsapp

Timika – Tabaos14| Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Mimika menggelar sosialisasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mimika tahun 2021.

Sosialisasi tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob dan dihadiri langsung oleh Direktur Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akbar Ali di hotel Grand Tembaga, Selasa (20/4/2021)

Bacaan Lainnya

Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun, yang mana sosialisasi ini ditujukan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mimika.

Direktur EKPKD, Akbar Ali pada kesempatan tersebut mengapresiasi Pemkab Mimika yang senantiasa melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan melaporkan LPPD tepat waktu. “LPPD Kabupaten Mimika selalu tepat waktu dan tingkat prestasi Kabupaten Mimika selalu fluktuatif atau naik- turun. Namun prestasi bukan nomor satu yang harus dikejar, akan tetapi kekuranganlah apa yang harus dikejar untuk dibenahi, ” terangnya.

Akbar mengungkapkan LPPD merupakan rapor yang menjadi tolak ukur bagi Kemendagri untuk melihat, sejauh mana kepatuhan pemerintahan daerah atas keputusan atau kebijakan yang telah dilimpahkan kepada daerah. LPPD juga merupakan sarana evaluasi bagi pimpinan daerah (Bupati da Wakil Bupati) untuk melihat kinerja dari setiap OPD, agar dapat mengambil keputusan dengan tetap mempertimbangkan segala aspek. “Adapun prestasi yang didapat dari Kabupaten Mimika dalam dua tahun terakhir yakni pada tahun 2018-2019,” ungkapnya

Ali menjelaskan bahwa ditahun 2018 – 2019 sektor pendidikan mengalami peningkatan begitu pula sektor kesehatan, sedangkan sektor pekerjaan umum dan penataan ruang menurun, begitu pula sektor perumahan rakyat dan pemukiman, sektor keamanan dan ketertiban dan sosial.

“Kami harap Mimika dapat menjadi barometer di kawasan timur untuk melaporkan LPPD dan kami juga berharap pemerintahan daerah terus mendukung pemerintahan pusat dengan patuh melaksanakan segala kebijakan yang diberikan, dan suksesnya pemerintahan pusat karena adanya dukungan dari pemerintah daerah, ” jelasnya.

Sementara itu Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam sambutannya mengungkapkan, LPPD merupakan laporan yang dibuat setiap tahun berdasarkan rencana kerja (Renja) tahun pelaksanaan, dengan melihat kembali LPPD pada tahun sebelumnya.

Menurut Wabup dalam LPPD setiap tahun, tidak pernah melihat kembali pada LPPD tahun sebelumnya, sehingga konsen pemerintahan hanya di wilayah kota dan mengabaikan masyarakat di wilayah pedalaman (pegunungan dan pesisir). “Setiap tahunnya dalam laporan sebagian besar kita hanya mengevaluasi di kota Timika saja, ini artinya kita belum begitu membedakan mana urus wajib dan mana urusan pilihan, ” Ujarnya.

Wabup mengatakan, LPPD adalah indikator kinerja kunci, sehingga semua yang dilaporkan adalah data yang rill. Selain itu hal lain yang selalu menjadi hambatan adalah terkait kejelasan data. Sehingga Ia berharap dengan adanya sosialisasi itu peserta yang merupakan perwakilan dari semua OPD dilingkungan pemkab Mimika dapat mengikuti dengan seksama, agar menjadi petunjuk yang baik dalam menyusun LPPD.

“OPD yang diminta untuk memberikan data tidak pernah tepat waktu atau lama, tidak tahu jelas apakah data itu tidak pernah ada atau pemalas kasih. Kita harus melakukan evaluasi terkait hal ini, sehingga tahun depan tidak boleh terjadi lagi demikian, ” ujarnya.

Reporter : Enol
Editor : Tahir

  • Whatsapp

Pos terkait