Enam Unit Mobil Ditarik Dari Pensiunan ASN

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) Marthen Tappi Mallisa.

TIMIKA – Tabaos14    I    Sedikitnya sekitar enam kendaraan (mobil) dinas pemerintah hingga, Senin (09/03), telah berhasil ditarik dari pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Mimika.

Demikian bukti upaya keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Mimika dalam rangka penertiban aset Pemdakab Mimika sebagai tindak-lanjut perintah Komisi Pemberantasan Korupsi, selain melakukan penertiban terhadap tanah milik aset daerah.

Penarikan mobil dinas sebanyak enam unit dari pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang hingga kini masih menggunakannya.

Dari enam unit tersebut, empat unit dari hasil penarikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Mimika dan dua unit hasil tarikan sendiri yang dilakukan Pemdakab Mimika. Setelah ditarik, mobil itu ditaruh di gudang aset milik Pemdakab Mimika untuk dilakukan inventarisir.

“Kami sudah lakukan tindak-lanjut penertiban aset dan bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Mimika, berhasil disita 6 unit itu dari ASN yang sudah pensiun dan masih aktif tapi pindah ketempat lain,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) Marthen Tappi Mallisa di Kantor Pusat Pemerintahan SP3 usai melaksanakan apel pagi, Senin (09/03).

Marthen menjelaskan, pemerintah dalam penertiban kendaraan dinas milik Pemkab Mimika selain melakukan penyitaan, juga memberi kesempatan bagi siapa saya yang ingin melakukan pemutihan terhadap kendaraan dinas tersebut.

Syarat dari pemutihan itu adalah diatas lima tahun, ASN yang masih aktif serta juga anggota DPRD sudah tidak aktif.

Lebih lanjut dijelaskannya, untuk pemutihan tersebut dilihat dari nilai kondisi fisik kendaraannya dan untuk melihat kondisinya, dilakukan Dinas Perhubungan yang dinamakan KIR. Selanjutnya, akan dihitung penyusutannya berapa dan munculah nominal yang harus dibayarkan berapa.

“Tetapi ya segera ditindak lanjuti kalau mau melakukan pemutihan, jangan ditunda-tunda, karena ini merupakan tindak-lanjut dari perintah KPK yang menyatakan untuk segera ditindak-lanjuti. Kalau ada niat, ya tinggal dibayar saja,” jelasnya.

Marthen menambahkan, untuk anggota DPRD, pihaknya belum melakukan penarikan tetapi sudah melakukan koordinasi. Dari hasil koordinasi itu, para mantan anggota DPRD yang masih membawa kendaraan dinas bersedia untuk melakukan pemutihan dan mereka bersedia untuk membelinya.

“Sudah ada juga yang mengajukan surat pemutihan kepada Bupati untuk ditindak-lanjuti,” ujarnya.(*#/samone)

Pos terkait