Dinsos Sebut Data Penerima Bantuan PKH Dan BPNT Dari Pusat

  • Whatsapp

Timika – Tabaos14 | Penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, didata langsung dari Pemerintah Pusat. Dinas Sosial bertugas sebagai pelaksana teknis untuk Masyarakat Penerima Dana PKH dan BPNT.

Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Johannis Pattiasina menjelaskan, para tenaga pendamping di Dinsos bertugas untuk mengantarkan langsung buku tabungan untuk penerima PKH dan kartu BPNT sesuai dengan nama dan alamat yang diterima dari pemerintah pusat.

Muat Lebih

“Data itu bukan kami yang kelola mentah-mentah, data itu Pusat. Namanya itu sudah terdata jadi tinggal kami cari orangnya dan kasih buku tabungan,” kata Johannis ketika ditemui Rabu (24/6).

Sayangnya kata Johannis, masih didapati kesalahan data penerima bantuan dari kerja Kementrian. Karena beberapa data merupakan data lama, sehingga ada data penerima bantuan sudah meninggal dunia atau pindah dari tempat tinggal lama.

“Kalau persyaratan penerima juga dari kementerian,,” tuturnya.

Hal ini membuat terjadinya polemik di masyarakat yang kerap kali menuding Dinsos bermain di belakang. Pihaknya juga telah mengusulkan agar data masyarakat penerima bantuan ini bisa diubah dengan menggunakan data terbaru. Sehingga permasalahan ini tidak membebani Dinsos terus-menerus.

“Yang lebih tahu situasi di daerah itu kami, bukan kalian di pusat. Sehingga masyarakat itu bilang Dinas Sosial begini begitu, padahal kita juga sebenarnya hanya terima data yang sudah ada dari pusat,” katanya.

Meski begitu, Johannis mengaku bahwa selama ini penyaluran dana PKH maupun BPNT tetap berjalan dan tersalurkan sampai kepada penerimanya. Untuk dana BPNT pada bulan Januari hingga Februari diterima sebesar Rp 150.000 per kepala keluarga. Namun sejak Bulan Maret dengan adanya pandemi Covid-19, ditambahkan menjadi Rp. 200.000 per kepala keluarga.

Untuk diketahui, dana BPNT merupakan perubahan dari penerima Beras Sejahtera (Rastra). Dimana penerima diberikan kartu yang berisi saldo yang kemudian ditukarkan dengan kebutuhan sembako di e-warung yang telah bekerjasama dengan pemerintah. Sementara untuk dana PKH, jumlah besaran dana yang diterima disesuaikan dengan komponen.

Untuk komponen usia lanjut, menerima Rp 3 juta per tahun dimana penyalurannya saat ini diterima setiap bulan. Sementara untuk komponen pendidikan, tingkat SD menerima Rp 1,5 juta per tahun, SMP Rp 2,5 juta per tahun dan SMA Rp 2 juta per tahun. Untuk anak usia dini menerima bantuan sebesar Rp 3 juta per tahun. Namun, jika dalam satu keluarga memiliki komponen lengkap, hanya diakomodir masing-masing satu anggota keluarga untuk 4 komponen.

Reporter : Yonri
Editor : Tahir