Dinas Pendidikan Mimika Akan Tertibkan Perumahan Guru Untuk Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan Mimika Jeny Usmani.

Timika – Tabaos14 | Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Jeny Usmani mengatakan pihaknya akan menambah beberapa ruang kelas. Namun, sebelum membangun ruang kelas tersebut Jeny mengatakan akan menertibkan aset-aset seperti rumah guru yang berada di lingkungan sekolah.

“Kita mau menambah sarana dan prasarana pendidikan sehingga bangunan rumah-rumah guru yang tadinya mereka tinggal kita pikir sudah waktunya mereka harus bangun rumah di luar,”kata Jeni saat ditemui di Hotel Horison Ultima, Rabu (20/7/2022).

Jeny menjelaskan, hal itu mesti dilakukan karena lahan dari lokasi rumah tersebut akan dipakai untuk pengembangan sekolah.

“Ada beberapa titik. Ada yang di Kwamki 2, SMP 2, terus ada di SP4 dan SP1. Untuk saat ini kalau tidak salah mungkin ada 11 titik,” ucap Jeny.

Menurut Jeni saat ini Kota Timika sudah berkembang pesat sehingga tidak perlu lagi penyediaan rumah guru di lahan sekolah.

“Guru-guru ini kan saya pikir mereka punya hak dan kesejahteraannya baik, jadi sudah waktunya untuk mereka membangun sendiri. Kecuali kalau di pedalaman itu ya wajar kalau dia dibangunkan rumah karena dia kan tidak mungkin mau bangun rumah di situ,” tuturnya.

Lebih lanjut Jeny mengungkapkan bahwa banyak guru-guru yang tinggal di lahan sekolah namun sudah tidak lagi aktif. Dalam artian bahwa guru-guru tersebut telah pensiun.

“Diantara ini banyak yang sudah tidak aktif. Tapi masih tinggal di lingkungan sekolah. Kalau ada yang klaim bahwa rumah itu dia yang bangun, harusnya dia tahu mengenai status tanah. Kalau status tanahnya tanah milik pemerintah, kapan pun mau dipakai harus dibongkar,” tegasnya.

Jeny juga menyampaikan bahwa dalam pembongkaran nanti, tidak diberlakukan kompensasi bagi guru-guru yang mendiami rumah tersebut.

“Saya pikir tidak ada kompensasi. Karena sudah lama toh. Kalau kita mau hitung untung ruginya, kita yang sewa rumah selama bertahun-tahun itu berapa. Kan kita semua punya hak yang sama sebagai guru maupun sebagai pegawai negeri. Jadi syukur selama ini dia bisa tinggal di sana. Kalau yang lain kan sewa dan membangun. Jadi saya pikir untuk keadilan ya tidak perlu kompensasi,” pungkasnya.

Pos terkait