Bupati Merasa Ditipu Kepala OPD

  • Whatsapp

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE., M.M

 

Bacaan Lainnya

TIMIKA – Tabaos14    I     Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE., M.H mengungkapkan kalau dirinya menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh OPD yang meminta tanda tangannya dengan alasan pegawai honorer tersebut sudah bekerja 10 tahun, 15 tahun sehingga dapat diangkat sebagai pegawai honor tetap atau yang mempunyai SK Bupati.

“Saya tanda tangan, tapi itu bisa dicabut SK nya, jadi jangan pikir itu harga mati karena bisa dibatalkan. Honorer itu bebankan APBD, padahal saya butuh banyak uang untuk bangun Mimika ini,” tuturnya usai memimpin Apel pagi, Senin (18/02).

Bupati menegaskan, tidak ada lagi perekrutan honorer di tiap-tiap OPD. Alasannya, karena apa yang sudah terjadi tersebut tidak boleh terjadi lagi. Perekrutan yang harus menjadi perioritas itu putra Amor, tidak terjadi dan terbukti putra Amor tidak mendominasi pegawai di Pemkab Mimika ini.

“Tidak boleh lagi terjadi, kemarin itu akal-akalannya kepala OPD saja. Mereka bohongi saya. Akhirnya apa, mana anak Amor, tidak ada kan,” ujarnya.

Honorer Non AMOR Hanya Bebankan APBD

Akibatnya, tegas Bupati Omaleng bahwa, banyaknya honorer yang kebanyakan bukan anak Amungme Kamoro yang ada saat ini, hanya membuat beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Hal tersebut terbukti bahwa, Pemkab Mimika harus mengeluarkan anggaran sebanyak 1 triliun lebih untuk membayar gaji honorer.

“Hanya membebankan APBD Mimika. Terlebih lagi, pegawai honorer ini bukan kebanyakan anak asli Papua Amungme dan Kamoro,” kata Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE, MH usai memimpin apel pagi di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (17/2).

Anak AMOR Silahkan Swipping

Menanggapi sitausi inilah yang menurut Bupati Omaleng, membuat adanya kecemburuan sosial. Bupati bahkan sudah menyampaikan ke anak-anak putra daerah bahwa, silahkan lakukan swiping honorer non Papua di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tanpa harus menunggu perintah lagi. Karena berdasarkan Undang-undang Otsus tahun 2021, yang harus dipekerjakan adalah anak putra daerah.

“Anak Papua tidak usah tunggu saya perintahkan lagi karena apa yang saya sudah sampaikan itu adalah perintah, jadi sekarang lakukan saja swiping pegawai non Papua di tiap OPD,” ujarnya.(*#/samone)

  • Whatsapp

Pos terkait