Bupati Pimpin Pemasangan Papan Pemilikan Tanah Daerah di Tujuh Titik

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE., M.H  bersama para Guru usai memasang papan pengumuman pemilikan Tanah Pemda di SMP Negeri 7 Mimika, Senin (02/03).

TIMIKA – Tabaos14    I     Sesuai rencana, Senin (02/03) Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Mimika memasang papan pemilikan tanah Pemdakab di 16 titik tanah aset.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE., M.H memimpin langsung tim gabungan penertiban aset daerah memasangan papan kepemilikan itu pada sejumlah tanah aset Pemdakab Mimika di tujuh titik.

Diantaranya di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), Pelabuhan Pelni Pomako, Sekolah SMP Negeri 1, SMP Negeri 7, Gedung Perpustakaan dan Bandara Mozes Kilangin.

Papan yang dipasang tersebut, ternyata bukan patok yang menyatakan tanah tersebut milik Pemdakab Mimika melainkan bertuliskan, “Bedasarkan rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama komisi pemberantasan korupsi maka aset Pemda ini sudah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Mimika untuk proses hukum semua sesuai ketentuan yang berlaku dan diawasi oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).”

Bupati Eltinus Omaleng mengatakan jika penertiban aset Pemda ini, dilakukan sesuai arahan langsung dari KPK. Baik aset yang bergerak maupun tidak bergerak dan itu tidak hanya tanah. Bangunan rumah dan kendaraan dinas pun akan ditertibkan.

Lebih lanjut, dikatakan Bupati Eltinus Omaleng, pihaknya sengaja memasang papan penguman tersebut sesuai dengan arahan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga, jika ada pihak yang tidak senang, merusak papan yang kami sudah pasang ini, maka ia akan berurusan langsung dengan pihak kepolisian dan KPK.

“Jadi nanti kita akan tertiban semua yang masuk dalam aset Pemda, tetapi karna selama ini hanya tujuh lahan ini saja yang selalu bermasalah, makanya saya perintahkan untuk kita turun saja dulu di tujuh lahan ini,” tuturnya.

Bupati mengungkapkan, jika nanti ada pihak yang keberatan maka yang bersangkutan silahkan tempuh jalur hukum. Karena, jelas bahwa, 7 lahan ini merupakan lahan milik Pemerintah Kabupaten Mimika.

“Aksi penertiban aset ini, merupakan desakan dari KPK, karena setelah melakukan penertiban, maka hasilnya akan dilaporkan kepada KPK,” ungkapnya. (*#/samone)

Pos terkait