BS Oknum Pejabat Pemkab Mimika Jadi Tersangka Korupsi Senilai 3 Milyar Lebih

Kajari Mimika Sutrisno Margi Utomo saat menyampaikan keterangan pers dalam Press Rilis di kantor Kejari Mimika, Kamis (14/7/2022).

Timika – Tabaos14 | BS salah satu oknum pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika ditetapkan menjadi tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Gerai Maritim pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika TA 2018 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika, Kamis (14/7/2022).

Penetapan tersangka tersebut berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT – 03/R.1.16/Fd/ 07/2022 Berdasarkan perhitungan Ahli Keuangan dan Ahli Perhitungan Kerugian Negara dan Ahli
Teknik Sipil, jumlah kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 3.080.343.010.

Kajari Mimika Sutrisno Margi Utomo mengatakan, Bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Tim Kejaksaan Negeri Mimika diperoleh keterangan saksi-saksi ahli dan barang bukti yang dikumpulkan, telah didapat adanya unsur perbuatan melawan hukum.

“Yaitu Gedung Gerai Maritim belum pernah digunakan dan tidak berfungsi untuk menunjang kegiatan Tol Laut yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Mimika sehingga hal ini mengakibatkan kerugian keuangan negara,”kata Kajari.

Kajari menjelaskan adapun kasus posisi tindak pidana yang disangkakan adalah, bahwa untuk menunjang kegiatan Tol Laut di Kabupaten Mimika, maka pada tahun 2018 terdapat Kegiatan Pembangunan Gedung Gerai Maritim Pelabuhan Pomako pada Disperindag Kabupaten Mimika yang bersumber dari dana DAK dengan perincian nilai kontrak Rp 3.637.512.500 dengan perincian pekerjaan penimbunan sebesar Rp 998.038.000untuk pekerjaan pembangunan gedung sebesar Rp 2.529.700.000.

“Setelah mengumpulkan 2 (dua) alat bukti permulaan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP dan adanya keyakinan telah terjadi peristiwa tindak pidana korupsi, Tim Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mimika menetapkan tersangka,”jelasnya.

Tersangka BS diduga melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP Subsidair.

Serta pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Sub a dan b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20
Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – I KUHP.
Mimika, 14 Juli 2022 RU.

Pos terkait