BPK Periksa Kewajaran Laporan Keuangan Kabupaten Mimika

Bupati Eltinus Omaleng bersama Kepala OPD saat melakukan pertemuan tertutup dengan BPK.

 

Bacaan Lainnya

TIMIKA – Tabaos14   I   Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Propinsi Papua akan melakukan pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika tahun 2019.

Kedatangan tim dari BPK tersebut di sambut secara langsung oleh Bupati Mimika bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pendopo rumah negara SP3, Senin (03/02). Tampak Tim dari BPK bersama Bupati Mimika dan para Kepala OPD melakukan pertemuan tertutup selama sekitar 30 menit.

Ketua Tim Audit Pendahuluan BPK, Suprianto saat ditemui usai melakukan pertemuan tertutup tersebut mengatakan bahwa pertemuan tersebut dilakukan sebagai tahap awal dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemkab Mimika. Pihaknya meminta kepada Pemkab Mimika untuk mempersiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan pemeriksaan.

“Kami kan baru masuk ini, jadi mau menentukan resiko-resiko auditnya memperolehan data dan dokumen untuk keperluan audit kami,” Jelas suprianto.

Sementara itu Bupati Mimika, Eltinus Omaleng SE MH saat ditemui disela-sela peresmian kantor Distanbun Kabupaten Mimika mengatakan, bahwa BPK akan melakukan audit mulai tanggal 2 Februari hingga tanggal 21 Februari 2020. Nantinya tiap OPD akan bertemu dengan BPK untuk menyampaikan keterangan-keterangan sampai dengan selesai, selanjutnya akan dilanjutkan kembali bulan maret 2020.

“Itu pertemuan awal mereka seperti biasa akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kepada tiap-tiap OPD. Mulai tanggal 2 – 21 selesai, kemudian kembali melakukan pemeriksaan di bulan Maret 2020,” tutur Bupati Omaleng di kantor Distanbun Mimika.

Bupati Omaleng menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut menyangkut kewajaran laporan keuangan. Kewajaran yang dimaksud berhubungan dengan administrasi keuangan.

“Pemeriksaan itu kan ada dua yaitu kebenaran dan kewajaran, dan yang diperiksa ini kewajarannya. Sehingga mereka melakukan pemeriksaan terhadap kewajaran kita dalam menggunakan uang negara,” jelasnya.

Bupati mengungkapkan, terkait pertanggung jawaban para OPD, menurutnya sudah selesai semua. Mulai dari TU dan UP yang tadinya belum selesai, sekarang sudah selesai. Selain itu, untuk laporan infrastruktur, laporannya tahun ini lebih bagus dan hal itu sudah disampaikan kepada BPK dalam rapat tertutup bahwa untuk tahun ini semua laporannya lebih baik.

“Tadi saya sudah mengecek semua Kepala Dinas, laporan sudah masuk semua dan malah laporan yang masuk itu lebih bagus dari tahun kemarin,” ungkapnya.(*#/samone)

Pos terkait