Besok Evaluasi Penanganan Covid, Mimika Potensi Terapkan PPKM Level 4

  • Whatsapp
Rapat Evaluasi PPKM beberapa waktu lalu

Timika – Tabaos14 | Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam negeri (Mendagri) nomor 25 tahun 2021 tentang penerapan PPKM Jawa Bali atau di wilyah Kalimantan, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku dan Papua. Tim Satgas Covid-19 Mimika rencana akan melakukan rapat koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda.

Undangan yang beredar tertanggal 28 juli 2021 dan di tandatangani oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan di sertai cap basah menginformasikan bahwa Rakor akan dilakukan hari Jumat (29/7/2021) besok di hotel Grand Mozza.

Bacaan Lainnya

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Yulius Sasarari mengatakan, Pemkab Mimika akan menggelar pertemuan untuk membahas dan mengevaluasi pemberlakuan PPKM yang telah berjalan berdasarkan instruksi Mendagri.

Keputusan pemberlakuan PPKM level IV akan diputuskan berdasarkan evaluasi yang dituangkan didalam kesepakatan bersama besok.

“Masih dirapatkan dulu untuk evaluasi kemudian dilihat dilihat dan disepakati apakah akan di berlakukan PPKM Level IV atau tidak,” ujarnya di kantor pusat Pemerintahan, Kamis (28/7/2021).

Sasarari menjelaskan, pada Instruksi Mendagri nomor nomor 25 tahun 2021 tentang penerapan PPKM di wilyah Kalimantan, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku dan Papua pada salah satu poinnya menyatakan jika memberkakukan PPKM Level IV maka Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:

Mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) maka:

1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial.

2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah .

Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan  Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3) Terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan  BLT-Dana Desa (BLT-DD):

  1. a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
  3. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pos terkait