Banyak Pejabat Mimika Belum Laporkan Harta Kekayaan, Bupati Langsung Keluarkan Instruksi

  • Whatsapp
Sumber Google

Timika – Tabaos14| Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengeluarkan mendesak para pejabat baik yang berada di OPD segera melaporkan harta kekayaan mereka ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Desakan tersebut dikeluarkan melalui instruksi setelah mengetahui banyak pejabat Mimika dari pejabat eselon II, eselon III pejabat fungsional auditor dan P2UPD serta bendahara pengeluaran, Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) yang mengelola kegiatan di atas 500 juta belum melaporkan harta kekayaan mereka.

Bacaan Lainnya

“Ada kebijakan Bupati yang sudah mengeluarkan surat ke OPD dan kita (Inspektorat-red) distribusi, dimana kebijakan bupati yaitu menindaklanjuti surat dari KPK,” kata Kepala Inspektorat Kabupaten Mimika, Sihol Parningotan saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (2/2).

Sihol menjelaskan berdasarkan surat Bupati Mimika, yakni dalam rangka pelaksanaan peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 sebagaimana telah di rubah dengan peraturan KPK nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara pendaftaran pengumuman dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN)

“Kemudian berdasarkan surat KPK nomor B/93/LHK.00/01-12/01/2021, tanggal 27 Januari 2021 perihal penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2020,” kata Sihol

Selanjutnya peraturan Bupati Mimika, tahun 2018 tentang laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara di lingkungan pemda Mimika disampaikan oleh bupati kepada pimpinan OPD.

“Wajib LHKPN di lingkungan Kabupaten Mimika, yang mengelola kegiatan di atas 500 juta agar segera melaporkan harta kekayaan ke komisi pemberantasan korupsi atau KPK untuk tahun pelaporan bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2020,” jelasnya.

Menurut Sihol LHKPN yang akan melaporkan harta kekayaannya menggunakan aplikasi E- LHKPN dengan User dan Password yang telah digunakan pada waktu pertama melakukan pelaporan LHKPN. “Nanti kan tinggal pakai user dan password yang sudah pernah digunakan, lalu mengimput kira – kira ada atau tidak Penambahan harta kekayaan,” tuturnya.

Terkait berapa banyak OPD yang sudah memasukan LHKPN, Sihol mengungkapkan saat ini masih berlangsung sehingga nantinya saat akhir baru akan dilihat secara langsung berapa yang sudah memasukan laporan tersebut.

Sihol menambahkan bahwa, untuk optimalisasi penyampaian LHKPN di masing – masing OPD telah di tunjuk admin unit kerja yang akan membantu melakukan penginputan atau update E – LHKPN.

“Batas waktu pelaporan LHKPN adalah tanggal 15 Pebruari 2021 ini kebijakan bupati dengan catatan agar dari Inspektorat juga bisa memantau. Karena bagi wajib LHKPN yang tidak memberikan laporan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Reporter : Enol
Editor : Tahir

  • Whatsapp

Pos terkait