Bahas Devisit Anggaran Pemkab Mimika Putuskan Pembayaran Hutang Dilakukan Di APBD P 2021

  • Whatsapp

Timika – Tabaos14| Pemkab Mimika menggelar rapat evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 dan APBD Induk Tahun 2021 di pendopo rumah negara, Jumat (15/1).

Rapat Evaluasi itu dipimpin oleh Wakil Bupati (Wabup) Mimika Johannes Rettob yang memutuskan bahwa pembayaran hutang-hutang Pemkab Mimika di APBD 2020 akan di bayarkan di APBD Perubahan tahun 2021.

Bacaan Lainnya

Usai rapat Wabup Johannes Rettob menjelaskan, bahwa per 30 Desember kemarin ada dari input keuangan ada sebanyak 306 Milyar lebih yang tidak bisa di bayarkan oleh Pemkab Mimika karena Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ditolak oleh bagian keuangan karena tidak ada anggaran.

Selain itu masih ada anggaran yang harus di bayarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk menerbitkan SP2D. Sehingga masih dilakukan pendataan agar bisa diinventarisir berapa jumlahnya.

“Dalam rapat tersebut disampaikan masing-masing OPD yang belum membuatkan SPM kemudian diinventarisir semua supaya kita bisa tau jumlah persis yang di dapatkan terkait hutang tersebut,” jelas Wabup.

Wabup menegaskan, hutang-hutang tersebut merupakan tanggung jawab Pemkab Mimika, tetapi langkah yang harus diambil untuk pembayaran hutang tersebut saat ini prosesnya tidak bisa masuk pada APBD induk 2021 tetapi akan di bayarkan sesudah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan di bayarkan pada APBD Perubahan 2021.

“Pada masyarakat yang pemerintah punya hutang tidak usah khawatir tapi harus bersabar karena sesuai dengan aturan-aturan keuangan sehingga kita harus membayar di APBD Perubahan,” tuturnya.

Wabup menambahkan untuk APBD Induk 2021 nantinya tetap di fokuskan pada pembangunan lainnya di tahun 2021. Tetapi semua OPD tetap fokus bagaimana caranya mencari dana sebanyak-banyaknya untuk bisa membayar hutang di APBD Perubahan.

Pasalnya masih banyak hak-hak Pemkab Mimika yang belum di bayarkan oleh pemerintah pusat. Selain itu hutang-hutang terjadi karena adanya reficushing dana Covid 19.

“Pekerjaan APBD 2021 tetap dilaksanakan di APBD Induk hanya memang tentunya apa yang kita harapkan dalam visi misi Bupati dan Wakil Bupati didalam pelaksanaannya tidak bisa maksimal,” ujarnya.

Reporter : Enol
Editor : Tahir

  • Whatsapp

Pos terkait