Aksi Tolak DOB di Mimika Sempat Ricuh DPRD Mimika Terima Aspirasi Pendemo, Ini Isi Pernyataan Sikapnya

Sekelompok massa dari PRP saat melakukan aksi penolakan DOB dan Otsus jilid II di gereja Bahtera jalan C Heatubun Timika, Jumat (3/6/2022).

Timika – Tabaos14 | Aksi tolak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Otonomi khusus (Otsus) jilid dua di Kabupaten Mimika sempat ricuh, sekelompok massa dari Petisi Rakyat Papua (PRP) yang berkumpul di Gereja Bahtera jalan C Heatubun Timika akan melakukan aksi di kantor DPRD Mimika di hadang oleh aparat keamanan, Jumat (3/6/2022).

Akhirnya sekelompok massa tersebut hanya bisa membentangkan spanduk dan sedikit berorasi, selanjutnya koordinator aksi menyerahkan pernyataan sikap kepada anggota DPRD Mimika yang datang menemui pendemo di halaman Gereja Bahtera.

Koordinator aksi Ardi Murib menyampaikan pernyataan sikap yang terdiri dari 19 poin antara lain,

1. Cabut Otonomi Khusus Jilid I1, dalam kebijakan UU Nomor 2 Tahun 2021.
2. Hentikan 3 rancangan Undang-undang Pemekaran di Tanah Papua.
3. Hentikan rencana Pemekaran Provinsi di Tanah Papua, Papua Barat daya, Papua Tengah,
Papua Selatan yang merupakan politik pendudukan dan politik pecah belah di Papua;
4. Tarik Militer Organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua.
5. Tolak pembangunan Polres dan Kodim di Kabupaten Dogiyal.
6. Berikan akses Internasional, Jurnalis Independen untuk datang ke Papua dan
menginvestigasi segala bentuk kejahatan kemanusiaan di tanah Papua.
7. Meminta akses Palang Merah Internasional, untuk memberikan akses pelayanan kesehatan terhadap 67 ribu pengungsi, di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua,
Pegunungan Bintang, Maybrat dan Yahukimo.
8. Elit Politik Papua STOP mengatasnamakan rakyat Papua mendorong pemekaran demi
memperpanjang kekuasaan dan menjadi alat penindas bagi rakyat Papua.
9. Bebaskan Victor Yeimo dan seluruh tahanan politik di tanah Papua tanpa syarat.
10. Hentikan Kriminalisasi Aktivis di Indonesia dan Papua
11. Segera hentikan rencana pembangunan bandara udara antariksa di Biak.
12. Pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi komunitas Internasional untuk datang ke Papua: Komisi Tinggi HAM PBB, Pelapor Khusus tentang Pengungsi, Anggota
Kongres, Jurnalis- Akademisi Internasional, LSM Internasional.
13. Mendesak komunitas Internasional, UNI Eropa, Amerika Australia, New Zealand,
Negara-negara ASEAN, China, International Money Fund (IMF), World Bank, untuk
menghentikan bantuan dana kepada pemerintah Indonesia, karena selama 59 tahun telah
terbukti gagal membangun Papua, yang berdampak pada genosida, etnosida, dan
genosida terhadap Bangsa Papua.
14. Tutup semua perusahaan asing di seluruh Tanah Papua: Freeport, LNG Tangguh,
MIFEE, Blok Wabu.
15. Kami Bangsa Papua bersama saudara Saudara Haris Azhar dan Fathia: Hentikan
kriminalisasi hukum, teror dan intimidasi terhadap pembela HAM Bangsa Papua di
Indonesia.
16. Mendukung perjuangan rakyat di Wadas di purworejo, Jawa Tengah tentang penolakan
tambang proyek bendungan Bener.
17. Hentikan uji coba nuklir di Pasifik yang dilakukan oleh Prancis, Amerika, New Zealand
dan Australia.
18. Tolak KTT G-20 di Indonesia.
19. Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai solusi demokratis bagi Rakyat Bangsa Papua.

“Setelah menyerahkan aspirasi kami bubarkan diri dan kami minta aparat keamanan mengembalikan alat-alat yang kami yang disita dan bebaskan rekan-rekan kami yang diamankan tadi,” kata Ardi.

Koordinator aksi Ardi Murib saat menyerahkan pernyataan sikap kepada Wakil Ketua I DPRD Mimika Aleks Tsenawatme.

Sementara Wakil Ketua I DPRD Mimika Aleks Tsenawatme usai menerima pernyataan sikap mengatakan, dengan menyerahkan aspirasi seperti ini merupakan bentuk demokrasi yang sesungguhnya. Oleh sebab itu pihaknya akan membawa aspirasi tersebut kepada DPRP.

“Kami akan teruskan aspirasi ini kepada wakil rakyat yang berada di tingkat Provinsi, kami akan bentuk tim selanjutnya kami akan antar aspirasi ini ke Provinsi sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata Aleks.

Sementara terkait langkah tegas dari pihak aparat Kepolisian terhadap aksi tersebut Kapolres Mimika I Gede Putra mengatakan, langkah tegas tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara situasi Kabupaten Mimika tetap kondusif.

“Karena berdasarkan hasil penilaian kami kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut banyak yang menunggangi, makannya jika mereka melakukan long march kami khawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi,” tegas Kapolres saat ditemui hotel Cendrawasih 66, Jumat (3/6/2022).

Pos terkait