Ada Pungli Puluhan Juta di PPI Poumako

Anggota DPRD Mimika Fraksi Gerindra bertemu dengan Koordinator PPI terkait Pungli di PPI Mimika, Rabu (29/01).

 

Bacaan Lainnya

TIMIKA – Tabaos14   I   Anggota DPRD Mimika dari Fraksi Gerindra, Rabu (29/01) melakukan kunjungan ke Kantor Administrasi Pelabuhan Perikanan Poumako Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KAP3KIPT) Paomako untuk memastikan adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum aparat keamanan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh sebelumnya, terdapat pungutan liar dengan keuntungan puluhan juta perhari.

Ternyata di PPI Paomako sejauh ini diketahui, terdapat 23 pengusaha yang membeli ikan. Apabila setiap hari sebanyak 23 pembeli tersebut membeli ikan sebanyak 1 ton perhari dan membayar kepada oknum aparat keamanan seharga Rp1000 perkilo, maka ada sebanyak Rp23 juta yang disetor kepada oknum aparat.

Anggota DPRD Mimika Fraksi Gerindra, M. Nurman S Karupukaro mengatakan, kunjungan dari Fraksi Gerindra terkait adanya informasi yang diterima terkait dugaan pungli di PPI Poumako itu.

Ia menjelaskan, setelah bertemu dan berkoordinasi ternyata praktek pungli tersebut sudah berlangsung sejak lama.

“Ternyata lewat wawancara langsung dengan pelaku usaha, bahwa memang itu (Pungli) terjadi,” kata Nurman saat ditemui di PPI Poumako, Rabu (29/01).

Sangat disayangkan, apabila fasilitas milik pemerintah yang dibangun menggunakan uang rakyat. Namun, dipergunakan oleh oknum-oknum aparat keamanan untuk mendapat keuntungan. Ini praktek-praktek yang pastinya tidak diterima oleh pemerintah.

“PPI ini kan pemerintah yang bangun, kalau cuma dinikmati oleh segelintir orang yang mematok harga dengan kepentingan pribadi, itu yang kami tidak mau,” tegas Nurman.

Ia mengakui, selama ini terjadi kekosongan pemerintah dalam menarik retribusi. Sehingga dimasukilah oleh oknum-oknum untuk menarik keuntungan pribadi. Namun, di akhir tahun 2019 lalu, DPRD Mimika telah mensahkan sejumlah Perda untuk nantinya dilaksanakan di kawasan PPI Paomako ini.

“Kami DPRD sudah membuat daerah tentang retribusi di PPI untuk beberapa item tahun 2019 lalu dan tahun ini sudah bisa berjalan agar menghindari yang namanya pungli-pungli tadi,” akunya.

Sementara Koordinator PPI Poumako, Haris Maturbongs mengatakan, saat ini telah ada Perda yang akan diterapkan di PPI. Hanya saja terkendali pada nomor register, sehingga Perda tersebut belum dilaksanakan.

Dirinya berharap dalam waktu dekat, Perda-Perda tersebut sudah bisa dilaksanakan untuk mencegah terjadinya pungli.

“Jadi, memang terkendala Perda di sini karena belum ada Nomor Perda-nya, tapi baiknya langsung dikoordinasikan dengan Bagian Hukum dan Kepala Dinas Perikanan,” kata Haris.

Ditempat terpisah, Anggota DPRD Mimika, Imam Parjono membenarkan terjadi pengutan liar itu. Dirinya juga mengakui, telah menerima laporan tersebut sejak lama. Hanya saja, saat itu, dirinya belum menjabat sebagai wakil rakyat, sehingga tidak bisa berbuat banyak. Setelah menjabat sebagai DPRD Mimika, hal tersebut yang pertama dilakukan berdasarkan perintah Bupati Mimika.

Setelah ditindaklanjuti, para pembeli membenarkan adanya pungutan liar tersebut selama ini. Apa yang dilaporkan kepada DPRD sinkron dengan keterangan para pembeli ikan di PPI.

Parjono menambahkan, setelah ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar diberlakukan Perda yang sudah disahkan supaya ada pemasukan bagi Pemda.

Apabila tidak, maka akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan dari pungli tersebut.

“Memang saya sudah dapat laporan itu tapi apa daya tangan tak sampai.” kata Parjono, Rabu (29/01).

Untuk mengantisipasi adanya pungli, ke depannya DPRD akan bertemu dengan pembeli ikan untuk menyampaikan terkait dengan Perda yang telah disahkan dan akan dilaksanakan ditahun ini.

“Iya nanti kita akan kumpul sama pembeli ikan untuk jelaskan ini,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Mimika, Tanzil Azharie meminta kepada pimpinan. Terutama Kepala Daerah, bahkan masing-masing pimpinan baik TNI Polri untuk menindak-lanjuti temuan yang ada, agar oknum yang terlibat dalam praktek pungli tersebut mendapat efek jerah, berdasarkan anjuran dari Presiden RI.

“Yah, kami mau agar pimpinan bisa menindaklanjuti temuan-temuan yang ada selama ini untuk membersihkan, baik Pemerintahan, Angkatan, Kepolisian harus bersih sesuai anjuran dari Presiden RI sebagai panglima tertinggi. Ini tetap akan kita kawal setiap kebijakan Presiden,” katanya.

Sementara itu, Tansil juga mengharapkan agar tidak terjadinya kenaikan harga ikan, setelah adanya praktek pungli yang terjadi selama ini.

“Diharapkan tetap terjadi kestabilan harga di masyarakat, khususnya di Mimika,” harapnya. (Mrc)

Pos terkait