3917 Tenaga Honorer Pemkab Mimika Bakal Ditertibkan, Sekda : Yang Malas Lebih Baik Diberhentikan

  • Whatsapp

Timika – Tabaos14| Dalam rangkan menegakkan disiplin pegawai dan reformasi birokrasi di lingkup Pemkab Mimika, Sekda Mimika Michael Gomar menegaskan bahwa honorer yang mengantongi SK Bupati tidak ada jaminan dan kapan saja bisa di berhentikan. Hal tersebut apabila dinilai tidak bekerja dengan baik dan tidak memberikan kontribusi kinerja yang baik.

“SK Bupati bukanlah harga mati jika tidak produktif pimpinan OPD bisa mengusulkan kepada TP2D, dan bupati untuk di PHK, kemudian bupati akan keluarkan SK tentang pemberhentian honorer tersebut,” kata Sekda di kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Jumat (7/5/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut Sekda penegakan disiplin pegawai bukan hanya dilakukan untuk ASN saja tetapi dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan penegakan terhadap honorer di lingkup Pemda Mimika. “Kami juga akan tertibkan honorer jika ada yang tidak produktif lebih baik di berhentikan saja,” tuturnya.

Sekda mengungkapkan bahwa jumlahnya 3.917, jumlah tersebut sangat banyak dan membebani APBD Kabupaten Mimika.”Tentunya ini sangat banyak yang kurang lebih untuk tahun ini Rp 147 Miliar harus dianggarkan untuk membayar honorarium honorer, TPP, dan uang makan,”ungkapnya.

Sekda menambahkan rencannya Minggu depan atau paling lambat setelah lebaran, pihaknya akan memberikan kesempatan kepada pimpinan OPD untuk melakukan assessment kebutuhan tenaga honorer yang dibutuhkan di OPD.

Sehingga benar – benar kebutuhan honorer yang ada di OPD bisa menunjang kinerja dan memberikan kontribusi yang positif untuk mendukung seluruh pelaksanaan program dan kegiatan di OPD.

“Apabila pimpinan OPD menilai kinerja dari honorer tidak efektif, maka kewenangan penuh diberikan kepada pimpinan OPD untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang nanti usulan PHK terhadap pegawai honorer akan disampaikan kepada kami TP2D dan kami akan melaporkan kepada Bupati,” ujarnya.

PHK kepada honorer ini juga kata Sekda, dalam rangka efektivitas pelayanan publik di OPD dan juga untuk menunjang kinerja OPD, sehingga tugas tugas dari para honorer sudah tertuang jelas dalam analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ada di OPD.

“Ini juga agar tidak terjadi penumpukan pegawai honorer di OPD, tanpa analisis beban kerja dan analisis jabatan yang jelas untuk kebutuhan organisasi,” tuturnya.

Sekda berharap setelah selesai lebaran semua usulan ini sudah masuk di TP2D dan kami akan mengklarifikasi dan kroscek kembali usulan – usulan dari masing – masing OPD. Termasuk melihat kembali hasil uji kompetensi yang sudah dilaksanakn di awal tahun 2021.

“Bahwa ini keluarga saya yang jadi honorer, ini saudara saya yang jadi honorer tapi kalau tidak bisa beri kontribusi dan juga untuk tunjang kinerja OPD maka kepala OPD, Kepala Distrik, Kelurahan mempunyai kewenangan untuk memberikan penilaian dan memutuskan dan mengajukan PHK kepadak Bupati melalui TP2D,” ujarnya.

Reporter : Enol
Editor : Tahir

  • Whatsapp

Pos terkait