3000 Pegawai Eselon III – V Pemkab Mimika Siap Dihilangkan

ASN Pemkab Mimika saat mengikuti apel pagi.

 

Bacaan Lainnya

TIMIKA – Tabaos14     I     Sebanyak 3000 lebih pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon III, IV dan V yang ada lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika akan dihilangkan atau dialih fungsikan.

Hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Mentri (Menpan) yang baru dikeluarkan, terkait adanya penyederhanaan struktur birokrasi ASN.

“Penyederhanaan itu eselonnya yang dikurangi, jadi tinggal eselon II saja. Lebih tepatnya, itu dialih fungsikan dan bukan dihilangkan, jadi menjadi fungsional. Contoh Kasubag Tata Laksana menjadi Ahli Fungsional Tata Laksana,” kata Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Tata Laksana (Ortal) Pemkab Mimika, Abraham Kateyau saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (23/01).

Abraham menjelaskan, dari jumlah 4000 lebih tersebut, terdiri dari 185 Eselon III, 664 Eselon IV sisanya Eselon V. Dari jumlah itu juga terdapat sejumlah Jabatan Pelaksana, Fungsional dan jabatan lainnya maupun Staff sebanyak 3.437. Sedangkan untuk Jabatan Struktural, ada sebayak 883.

“Kalau seluruhnya kan mulai dari Sekda dan sebagainya yang struktural itu, ada 883. Kalau 4.320 itu total seluruhnya nanti yang dihilangkan ada 3.437, ” jelasnya.

Menurut Abraham, nantinya dalam penyederhanaan struktural birokrasi tersebut tidak mempengaruhi atau menghilangkan tunjangan-tunjangan yang biasanya diterima. Sehingga hak-hak yang biasa diterima oleh eselon III, IV dan V itu akan tetap diberikan.

“Hak pegawainya tetap, tunjangan fungsionalnya tetap dibayarkan,” tuturnya.

Abraham menambahkan, aturan baku dari penyederhanaan struktur birokrasi tersebut sudah ada. Sehingga, pihaknya tinggal melakukan eksekusi terhadap aturan yang sudah dibuat tersebut.

“Aturannya mengacu kepada Permen PAN RB dan Mendagri. Jadi tinggal tunggu saja,” ujarnya.

Abraham mengungkapkan, untuk Kabupaten Mimika merupakan kabupaten yang paling siap dalam menjalankan aturan tersebut. Pemkab Mimika hanya tinggal menunggu edaran dari Gubernur saja, untuk selanjutnya menjalankan aturan tersebut.

“Se-Provinsi Papua, kita paling siap karena dokumen sudah sampai ke Menteri dan tinggal tunggu Gubernur saja. Kalau Gubernur sudah kasih edaran, kita tinggal jalankan saja,” ungkapnya. (*#/samone)

Pos terkait