16 Kampung Di Wilkum Polsek Miru laksanakan Proses Pemilihan

Kapolsek Mimika Baru, Kompol Saraju

 

Bacaan Lainnya

TIMIKA – Tabaos14    I   Tercatat 16 kampung di wilayah hukum Polsek Mimika Baru Tengah, Kamis (19/12) melaksanakan pemilihan kepala kampung  diungkap Kapolsek Mimika Baru, Kompol Saraju di kantornya.

Kompol Saraju menjelaskan, ke 16 kampung tersebut tersebar kedalam tiga distrik yang ada di wilayah hukum Polsek Mimika Baru. Diantaranya Distrik Mimika Baru, Distrik Wania dan Distrik Kwamki Narama.

“Sekarang di wilayah hukum Polsek Mimika Baru ada 16 kampung yang sedang melaksanakan pemilihan kepala kampung,” ucapnya.

Ditambahkannya, hingga saat ini proses pemilihan masih sedang berjalan. Sementara untuk di Distrik Kwamki Narama, proses pemilihan sudah selesai pada hari kemarin.

Dari ketiga distrik tersebut, kata Kompol Saraju, yang paling banyak melaksanakan proses pemilihan kepala kampung yakni di Distrik Kwamki Narama dengan jumlah kampung yang menggelar pemilihan sebanyak sembilan (9) kampung. Sementara untuk Distrik Mimika Baru, yang melaksanakan proses pemilihan hanya tiga (3) kampung dan di Distrik Wania terdapat empat (4) kampung.

Untuk di Distrik Kwamki Narama sendiri, Kompol Saraju menambahkan, prosesnya selesai pada hari ini, dimana sebagian kampung telah melaksanakan proses pemilihan mulai, Rabu (18/12) lalu. Sementara di Distrik Mimika Baru, proses pemilihan akan selesai besok tanggal 20 Desember dan akan bersamaan dengan proses pemilihan di empat kampung di Distrik Wania, yang juga dijadwalkan jumat besok.

Menurut Kompol Saraju, sejauh ini proses pemilihan kepala kampung masih berjalan dengan aman dan lancar. Aparat kepolisian Polsek Mimika Baru juga terus meningkatkan kegiatan patroli untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal  yang tidak diinginkan.

“Secara keseluruhan berjalan aman dan lancar, kita juga imbau apabila ada calon yang merasa tidak puas dengan proses pelaksanakan tersebut dan ingin mengadu, harus sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tegasnya.

“Kami juga mengimbau kepada masyarakat atau calon yang merasa tidak puas ataupun protes. Silahkan saja, asalkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jangan langsung mengambil tindak, apalagi yang dapat merugikan masyarakat umum,” pesannya. (Ift)

Pos terkait